The Government Regulation on Law Enforcement (Perppu), has the same legal force as the law, but is tem- porary because it must obtain approval by the Parliament. Exit of Perppu No. 2 Year 2017 on Amendment to Law no. 17Year 2003 on Public Organization. The legal basis of the President to issue the Perppu is stipulated in Article 22 of the1945 Constitution of the Republic of Indonesia, essentially the Perppu is issued because of the urgency of the matter, meaning that if not issued by the Perppu, the government can not take legal action for the interest of the State. In fact, this Perppu is used to dissolve community organizations, especially Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) which is considered by the government to deviate from Pancasila ...
In 2017, The government issues Perppu No. 2 in 2017 concerning Community Organizations raises pros a...
The authority to reviewing Perppu can not be obtained based on the interpretation of an institution ...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membahas kewenangan Polri dalam pembubaran...
The Controversy of Perppu Formation No. 1 in 2013 on the Constitutional Court in The Realm Emergency...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika pelaksanaan / Implementasi Peraturan Pemerintah Pengga...
Penelitian ini mengkaji permasalahan, pertama: pengaturan dan mekanisme pembubaran Ormas dalam perat...
Penelitian ini mengkaji permasalahan, pertama: pengaturan dan mekanisme pembubaran Ormas dalam perat...
sebelum Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahu...
Government Regulation a Substitute for laws (Perppu) is president right to regulate something in ter...
sebelum Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahu...
The authority to reviewing Perppu can not be obtained based on the interpretation of an institution ...
Latar belakang penelitian ini adalah berawal dari Pemerintah secara resmi menerbitkan Perppu No. 2 ...
The existence of a government regulation a substitute for laws (Perpu) in the system of the legislat...
Indonesia adalah negara hukum. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (...
Indonesia adalah negara hukum. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (...
In 2017, The government issues Perppu No. 2 in 2017 concerning Community Organizations raises pros a...
The authority to reviewing Perppu can not be obtained based on the interpretation of an institution ...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membahas kewenangan Polri dalam pembubaran...
The Controversy of Perppu Formation No. 1 in 2013 on the Constitutional Court in The Realm Emergency...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika pelaksanaan / Implementasi Peraturan Pemerintah Pengga...
Penelitian ini mengkaji permasalahan, pertama: pengaturan dan mekanisme pembubaran Ormas dalam perat...
Penelitian ini mengkaji permasalahan, pertama: pengaturan dan mekanisme pembubaran Ormas dalam perat...
sebelum Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahu...
Government Regulation a Substitute for laws (Perppu) is president right to regulate something in ter...
sebelum Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahu...
The authority to reviewing Perppu can not be obtained based on the interpretation of an institution ...
Latar belakang penelitian ini adalah berawal dari Pemerintah secara resmi menerbitkan Perppu No. 2 ...
The existence of a government regulation a substitute for laws (Perpu) in the system of the legislat...
Indonesia adalah negara hukum. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (...
Indonesia adalah negara hukum. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (...
In 2017, The government issues Perppu No. 2 in 2017 concerning Community Organizations raises pros a...
The authority to reviewing Perppu can not be obtained based on the interpretation of an institution ...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membahas kewenangan Polri dalam pembubaran...